BPK Memasuki Era Audit Berbasis AI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sedang mengambil langkah penting dalam transformasi digital dengan merencanakan penerapan sistem audit berbasis kecerdasan buatan (AI) secara lebih luas. Mulai tahun 2027, BPK akan mencoba sistem yang disebut Artificial Intelligence Forecast Audit (AIFOR) atau AI-Augmented Foresight Audit (AIFA). Sistem ini diperkenalkan oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana. Tujuannya agar pemeriksaan tidak hanya mengandalkan teknik sampling tradisional, tetapi menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan sudah teruji dengan memasukkan masukan dari akademisi, DPR, DPD, serta pemangku kepentingan lainnya sebelum hasil akhir diberikan.

Sejak 2020, BPK sebenarnya sudah mulai memanfaatkan AI untuk klasifikasi data, pengelompokan informasi, penentuan sampel, dan analisis hubungan antar data. Pada 2025, lembaga ini mengembangkan generative AI melalui konsep AI 360 Derajat. Pendekatan AIFA yang lebih baru menggabungkan AI, big data, riset, dan analisis masa depan (foresight) sehingga pemeriksaan tidak hanya melihat permasalahan yang sudah terjadi, tetapi juga mampu membaca risiko dan dampak kebijakan ke depan. Dengan cara ini, audit diharapkan dapat menjawab apakah suatu program memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sistem audit berbasis AI yang dikembangkan BPK, dikenal dengan nama AIFOR atau AIFA, bekerja dengan menggabungkan kecerdasan buatan, pengolahan data dalam jumlah besar, serta analisis prediktif. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data secara masif dari berbagai sumber, mulai dari laporan keuangan kementerian dan lembaga hingga data pengadaan barang dan jasa. AI kemudian menganalisis hampir seluruh populasi data, bukan hanya sampel, untuk menemukan pola anomali seperti potensi persekongkolan tender, pemecahan kontrak, atau ketidakberesan lainnya. Selain itu, sistem ini memanfaatkan generative AI untuk meringkas dokumen, mengubah rekaman wawancara menjadi teks, dan menghasilkan ringkasan diskusi secara otomatis. Yang membedakan pendekatan ini adalah adanya tahap pengumpulan masukan dari akademisi, DPR, DPD, dan pemangku kepentingan lain sebelum hasil pemeriksaan final disusun. AI hanya memberikan indikasi awal, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan auditor manusia setelah melalui proses verifikasi sesuai standar pemeriksaan. Dengan cara kerja seperti ini, pemeriksaan diharapkan menjadi lebih menyeluruh, proaktif, dan mampu melihat dampak jangka panjang suatu kebijakan.

Manfaat yang diharapkan cukup besar. AI dapat membantu mendeteksi potensi kerugian negara lebih dini, termasuk dari APBN, pajak, dan bea cukai, sekaligus mengurangi interaksi langsung antara auditor dan pihak yang diperiksa. Hal ini dinilai penting untuk meminimalkan celah kompromi dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, AI juga diharapkan meningkatkan kualitas rekomendasi BPK sendiri, karena lembaga ini akan menilai efektivitas rekomendasinya dari waktu ke waktu. Namun, keberhasilan penerapan AI tetap bergantung pada penguatan kapasitas sumber daya manusia BPK, khususnya di bidang audit forensik, teknologi informasi, dan AI. AI hanya berperan sebagai alat bantu, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan pemeriksa setelah diverifikasi sesuai standar.

Langkah BPK ini mendapat dukungan dari Komisi XI DPR yang mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pencegahan kebocoran anggaran. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam proses pemeriksaan, BPK berupaya menjadi lembaga yang lebih adaptif di era digital, menghasilkan audit yang lebih proaktif, transparan, dan berdampak nyata bagi pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Sumber:

Antara News. (2026, 30 Juni). Ketua BPK: “Big data” dan AI faktor penting transformasi pemeriksaan. https://www.antaranews.com

Bloomberg Technoz. (2026, 6 Oktober). Resmi jadi anggota BPK, Nyoman Adhi kenalkan audit berbasis AI. https://www.bloombergtechnoz.com

Detik.com. (2026, 3 Agustus). BPK bakal terapkan sistem audit pakai AI, dimulai tahun depan. https://news.detik.com

Fin.co.id. (2026, 5 Oktober). Komisi XI DPR minta BPK manfaatkan AI untuk cegah kebocoran anggaran. https://news.fin.co.id

Badan Pemeriksa Keuangan. (2025, 25 November). Practical applications of AI in auditing: BPK’s experiences [Presentasi]. LOTA Talks Webinar.

Suara Pemerintah. (2026, 8 Oktober). Dorong penggunaan AI di BPK, Puteri Komarudin minta SDM pemeriksa ditingkatkan. https://suarapemerintah.id

Warta BPK. (2026, 14 April). BPK integrasikan AI dalam proses pemeriksaan. https://warta.bpk.go.id

Leave a Reply